Keterbukaan dan Keadilan suatu bangsa itu dapat kita garis bawahi bahwa untuk mewujudkan suatu Negara yang kuat dan stabil bukanlah mudah untuk suatu bangsa atau sebuah Negara. Maka dari itu semua komponen kehidupan yangberkaitan, yaitu Keterbukaan dan Jaminan keadilan dalam arti yang benar dan baik dengan aturan hukum yang berlaku dan harus mampu menerapkan keterbukaan dengan adanya Jaminan Keadilan bermasyarakat, barbangsa dan bernegara. Keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah setiap anggota masyarakat (dalam hal ini adalah warga Negara), merasa mempunyai rasa tanggung jawab dan berhak dalam kehidupan dimasyarakat sesuai hak dan kewajiban terhadap ketertiban dan keamanan Negara dilakukan dengan adil. Inilah yang diinginkan oleh masyarakat banyak yang sekarang ini pada umumnya dan setiap pribadi pada khususnya.
Untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan suatu bangsa, maka perbedaanyang harus ditonjolkan, tetapi ada yang sama dari semua yang berbeda, ini jugayang harus kita kedepankan sebagai media untuk pemersatu dan menjadikan keragaman itu sebagai kekayaan bangsa yang kita cintai ini.
Dari uraian diatas, dapat kita mengambil contoh dari yang sebelum-sebelumnya , yaitu dasar-dasar persatuan Negara yang telah kita ketahui pada masa kerajaan besar, seperti majapahit yang terkenal dengan sumpah palapa yang dilakukan oleh patih gajah mada. Dan selain itu pada masa perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia dari berbagai suku dan organisasi pemuda menegaskan melalui SUMPAH PEMUDA dengan ikrar “ Berbangsa satu – Bangsa Indonesia, berbahasa Satu – Bahasa Indonesia, Bertanah Air Satu- Tanah Air Indonesia”. Sebuah pernyataan dan komitmen para pemuda bahwa hanya ada satu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia yang pluralistis dari berbagai aspek kehidupan.
Pentingnya keterbukaan dan keadilan dapat menciptakan kondisi masyarakat agar mampu bertangung jawab dan berpartisipasi terhadap kemajuan dari segala aspek kehidapan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keterbukaan dan jaminan keadilan merupakan dua hal yang tidak dapat terpisahkan satu sama lainya. Itu dikarenakan keterbukaan berlandasan dari kejujuran dalam melaksanakan hak dan kewajiban seseorang yang bertanggung jawab atas sebagai warga Negara atau pun pemerintah pejabat Negara.
Ada beberapa hal yang sangat disayangi sekarang ini, isi-isi atau nilai-nilai SUMPAH PEMUDA sudah kurang dikaji dan dipahami seluruh warga Negara kita. Contohnya yang ditimbulkan berbagai perpecahan dan tindakan daerah-daerahyang mengarah pada keinginan untuk melepaskan diri dari NKRI.
Dampak dalam penyelenggaraan pemerintah yang tidak transparan banyak menimbulkan akibat. Salah satunya akibat dari penyelenggaraan pemerintah yangtidak transparan dan tidak diikuti oleh jaminan hukum yang pasti atau jelas tentunya akan menimbulkan rasa curiga satu sama lainnya. Terutama antara individu dengan kelompok, atau rakyat dengan pemimpinnya. Hal ini ditunjukan karena tidak konsisten tugas dan kewajiban yang diembannya.
Kebersihan hati dan kejernihan pikiran dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam memimpin bangsa itu sangat penting. Terutama para pemimpin bangsa sekarang ini dicita-citakannya yaitu masyarakat yang sejahtera. Pemimpin yangdapat merusak kehidupan bangsa dan Negara adalah pemimpin yang KKN (korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Kurang transparannya pelaksanaan dan kewajiban para pemimpin masyarakat , bangsa dan Negara adalah penyebab utama hancurnya Negara.
Negara Indonesia dewasa ini telah diwarisi “ budaya korupsi “ yang sudah menggurita atau berurat berakar. Kata ‘’korupsi ‘’ dalam kamus besar bahasaIndonesia .penyelewengan atau penggelapan (uang Negara atau perusahaan ) untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Praktik korupsi di bumi Indonesiaberlangsung sejak era orde lama sekaitar tahun (1960-an). Melalui undang –undang nomor 24 prp 1960 yang diikuti dengan dilaksanakannya “operasi budi “ dan pembentukan tim pembrantasan korupsi .
Pembentukan tim pembrantasan korupsi ini berdasarkan keputusan Presiden nomor ( 228 tahun 1967) yang dipimpin oleh Jaksa agung .Di Negara Indonesiamekipun sejak orde lama ,orde baru, dan sekarang telah di upayakan pemberantasan korupsi .Namun hingga sekarang ini penyakit korupsi masih berkembang cukup subur di segala bidang pemerintah dan sektor kehidupan .
Dengan berbagai upaya pemerintah dalam memberantas korupsi partisipasi dan dukungan segenap lapisan masyarakat sangat di butuhkan dan mengawli pemberantasan korupsi maka pemerintah membentuk komisi pemberantasan korupsi (KPK), dan aparat hokum lain nya. Pembentukan KPK ditetapkan undang undang (nomor 30 TAHUN 2002) tentang komisi pemberantasan tindek pidana korupsi untuk mengtasi menanggulangi , dan memberantas korupsi , merupakan komisi independen yang di harakan mampu menjadi “martir” bagi para pelaku tindak pidana korupsi ,kolusi ,dan nepotisme (KKN).
Adapun masalah masalah yang telah ditangani KPK :
· Dugaan korupsi pengadaan Helikopter jenis M1-2 Merek Ple Rostov Rusiamilik Pemda NAD (2004)
· Menahan Konsul Jemdral RI di Johor Baru, Malaysia, EM. Ia diduga melakukan pungutan liar dalam pengurusan dokumen keimigrasian .
· Dugaan korupsi dalam Proyek Progam Pengadan Busway pada pemda DKI Jakarta.
· Dugaan penyalahgunaan jabatan dalam pembelian tanah yang merugikan keuangan Negara Rp 10 miliyar lebih (2004).
· Kasus korupsi dan penyuapan Panitera Pengadilan Tinnggi Jakarta (2005).
Agenda yang perlu di perhatikan :
1. Membangun kultur yang mendukung pemberantasan korupsi.
2. Mendorong pemerintah melakukan reformasi public sector dengan mewujudkangood governance.
3. Membangun kepercayaan masyarakat.
4. Mewujudkan keberhasilan terhadap pelaku korupsi besar.
5. Memacu aparat penegak hukum lain untuk membantu memberantas korupsi.
Walaupun sangat sulit memberantas korupsi tapi masyarakat tetap optimis dalam memberantas korupsi. Masalah korupsi akan hilang jika hal tersebut jangan dibiyarkan membudaya dan timbul suatu kejujuran dalam pribadi seseorang.
